Tim Gabungan Bawaslu Kota Semarang Tertibkan 815 APK Tak Sesuai Ketentuan

oleh

SEMARANG – Bawaslu Kota Semarang bersama tim gabungan menertibkan 815 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan.

Tim gabungan terdiri dari Bawaslu Kota Semarang, KPU Kota Semarang, Polrestabes, Kodim, dan dinas-dinas terkait, seperti Satpol PP.

Anggota Bawaslu Kota Semarang, Dwijaya Samudra mengatakan, penertiban itu dilakukan pada Rabu 13 Desember 2023.

Penertiban didasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu, Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2018, dan Keputusan KPU Kota Semarang Nomor 626 Tahun 2023.

“Kami menyisir sudut Kota Semarang yang terbagi menjadi 4 tim penertiban, khususnya bagi APK yang melanggar ketentuan,” ujar Dwijaya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/12/2023).

Dia menjelaskan, pihaknya selama ini menemukan banyak APK yang dipasang menyalahi ketentuan dan aturan yang ada. Di antaranya, pemasangan banner atau spanduk yang dipaku di pohon dan melintang di beberapa ruas jalan protokol.

“Sebelum melaksanakan penertiban, Bawaslu Kota Semarang telah mengirimkan surat imbauan agar partai politik peserta Pemilu 2024 guna melakukan penertiban mandiri APK yang melanggar pada masa kampanye,” jelasnya.

Hasil penertiban meliputi 13 baliho, 160 banner, 49 spanduk, dan lain-lain seperti bendera parpol 572 buah, sehingga total keseluruhan 815 APK.

Kemudian, peserta pemilu mulai dari peringkat tertinggi yakni PSI sebanyak 393 APK, PDI Perjuangan sebanyak 161 APK, Partai Gelora sebanyak 96 APK, PKS sebanyak 79 APK.

Lalu, Gerindra 66 APK, PKN sebanyak 7 APK, PPP sebanyak 5 APK, PKB sebanyak 4 APK, Nasdem sebanyak 3 APK dan 1 APK dari PAN.

Hasil penertiban APK yang melanggar aturan kemudian disimpan di gudang penyimpanan Kantor Satpol PP Kota Semarang. Nantinya, pemilik APK tersebut dapat mengambil secara kelembagaan dengan pendampingan Bawaslu.

Dwijaya berharap penertiban APK akan menjadi pengingat kepada seluruh peserta pemilu agar melakukan kampanye secara tertib dan menaati ketentuan yang berlaku, mengingat agenda penertiban akan dilakukan secara perkelanjutan.

No More Posts Available.

No more pages to load.