TNI-Polri Jateng Tegaskan Netral dalam Pemilu, Kabidhumas: Aturannya Jelas, Melanggar Akan Disanksi

oleh

SEMARANG – TNI dan Polri merupakan alat negara yang dilarang berpolitik dan harus netral dalam mengawal setiap tahapan pesta demokrasi termasuk Pemilu 2024.

Untuk itu, masyarakat diminta tidak meragukan netralitas TNI dan Polri dalam mengawal setiap tahapan Pemilu 2024.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Satake Bayu Setianto menerangkan, netralitas Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik. Selain itu anggota Polri juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.

“Selain itu, sikap netral Polri dalam kehidupan berpolitik khususnya pemilu juga diatur secara rinci dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022,” ujar Kabidhumas, Minggu (12/11/2023).

Sedangkan netralitas TNI, tambahnya, di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pasal 39 secara tegas diatur larangan setiap prajurit TNI untuk menjadi anggota partai politik, mengikuti maupun terlibat dalam kegiatan politik praktis, serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya.

“Ada aturan-aturan ketat yang mengatur netralitas Polri dan TNI dalam kontestasi politik atau pemilu. Ada sanksi tegas bagi yang melanggarnya,” ungkapnya

“Namun secara tegas kami sampaikan bahwa TNI dan Polri di Jateng selalu solid dan siap mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 secara netral dan profesional sesuai amanat undang-undang,” sambung Kabidhumas.

Dia memaklumi, setiap tahapan pemilu ada gesekan-gesekan antar pihak yang berkontestasi sehingga berdampak pada beredarnya isu-isu negatif di tengah masyarakat

Bahkan, sejumlah pihak memanfaatkan momen tersebut untuk menyebarkan hoaks yang mengganggu kamtibmas dan kepercayaan masyarakat kepada TNI dan Polri.

“Diharapkan masyarakat tidak percaya hal itu. Loyalitas TNI dan Polri kepada masyarakat dan negara bersifat tegak lurus sesuai amanat undang-undang. Netralitas TNI dan Polri dalam pemilu, termasuk pilkada, pileg dan pilpres adalah harga mati,” kata Kabidhumas.

Dituturkannya, sejumlah tokoh politik di Jateng menyuarakan dukungan dan apresiasi bagi TNI dan Polri yang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan di obyek vital seperti Bawaslu dan partai-partai politik.

“Syukurlah, masyarakat secara mayoritas memahami bahwa yang dilakukan TN dan Polri semata-mata untuk mendinginkan situasi serta menjaga kamtibmas menjelang pemilu,” paparnya.

Sebelumnya, jajaran Polri dan TNI di Jateng menyuarakan ketegasannya untuk netral dalam mengamankan dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal tersebut diucapkan para Kapolres dan Dandim di hadapan Kapolri dan Panglima TNI saat apel pasukan di Pekalongan, kemarin.

Pada momen tersebut, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi yang memimpin apel meminta seluruh Kapolres dan Dandim berdiri.

Jenderal bintang dua itu menanyakan soal kesiapan dan netralitas mereka dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Coba seluruh Kapolres berdiri, seluruh Dandim berdiri atas perintah Panglima IV/Diponegoro. Pertanyaan saya terkait dengan kesiapan pemilu di wilayah kita, apakah saudara-saudara siap dalam rangka mengamankan Pemilu 2024 secara netral?,” tanya Ahmad Luthfi.

“Kami siap,” jawab para Kapolres-Dandim dengan lantang dan kompak.

Setelah mendengar jawaban itu, Kapolda Jateng menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri bahwa jajaran TNI-Polri di Jateng selalu bersinergi dan solid memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan lancar.

“Mohon izin, Pak Kapolri, Panglima, mereka siap dalam rangka pengamanan dan netralitas Pemilu 2024,” tutur Ahmad Luthfi yang disambut anggukan serta tepuk tangan Kapolri dan Panglima TNI.

No More Posts Available.

No more pages to load.