Program Pangeran Diponegoro, Bawa Kota Semarang Raih Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2023

oleh

SEMARANG –┬áPemerintah Kota Semarang meraih penghargaan atas inovasi pelayanan kesehatan melalui program “Pangeran Diponegoro” yang menjadi Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

Penghargaan itu diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Pangeran Diponegoro adalah singkatan dari pencapaian program UHC Kota Semarang 100 persen didukung dengan peran lintas program dan lintas sektor secara gotong royong.

Program tersebut merupakan inovasi Pemkot Semarang yang menggandeng stakeholder untuk peduli dan secara langsung mendukung pembiayaan kesehatan masyarakat dengan UHC (Universal Health Coverage).

“Alhamdulillah mewakili Pemkot Semarang, masyarakat, khususnya Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 lewat program Pangeran Diponegoro,” ujar Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita.

Penghargaan tersebut, diakuinya semakin memantik untuk lebih aktif berinovasi dalam membuat berbagai program terbaik.

“Harapannya program Pemkot Semarang ini bisa mencapai ‘achievement’ lima besar dan terus memotivasi teman-teman OPD agar lebih berinovasi lagi,” kata Ita.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M Abdul Hakam menambahkan melalui program Pangeran Diponegoro, Pemkot Semarang berupaya agar pembiayaan UHC tidak bergantung pada APBD.

“Kita upayakan agar UHC sumbernya dari non-APBD. Caranya, ya dengan menggandeng perusahaan-perusahaan, UMKM, tokoh masyarakat lintas sektoral untuk bergotong royong peduli dengan kesehatan masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan Pangeran Diponegoro telah mendorong perusahaan-perusahaan peduli dan mau membiayai UHC warga di daerah sekitarnya. “Inilah yang membuat banyak kabupaten/kota lain ingin mengadopsi sistem pelayanan Pangeran Diponegoro ini,” kata Hakam.

Dulu, menurut dia, anggaran UHC yang dikeluarkan Pemkot Semarang melalui APBD mencapai Rp150 miliar. Namun dengan inovasi Pangeran Diponegoron ini, dalam dua tahun Pemkot Semarang hanya mengeluarkan APBD Rp50-60 miliar.

“Dalam inovasi ini, Pemkot Semarang melibatkan seluruh stakeholder dan semua ‘disangga’ bareng-bareng. Tidak hanya dari APBD, tapi dari sisi pembiayaan, kemanfaatan juga,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Hakam, layanan UHC tersebut juga tidak hanya dapat dimanfaatkan saat sakit, tetapi saat sehat pun masyarakat bisa melakukan skrining atau pengecekan kesehatan.

“Capaian skrining masyarakat meningkat dari tahun ke tahun. Harapannya masyarakat terus menjaga kondisinya agar tetap sehat, sehingga bisa produktif dan muaranya masyarakat sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas berharap pemberian Penghargaan Pelayanan Publik 2023 dapat menginspirasi kepala daerah lainnya untuk turut memiliki semangat serupa.

“Tanpa adanya SDM yang kompetitif, birokrasi yang profesional, dan pelayanan publik yang berkualitas tentu akan ada kendala-kendala untuk menjadi empat besar negara ekonomi dunia,” kata Abdullah.

No More Posts Available.

No more pages to load.